#MOSITIDAKPERCAYA
Darussalam – Pengumuman hasil seleksi Calon Ketua BEM USK dan Wakil Ketua BEM USK sudah diunggah oleh Komisi Pemira Raya Universitas Syiah Kuala (KPR USK) melalui akun instagram @kpr.usk pada (Minggu, 21 Januari 2024) pagi tadi.
Pengumuman terkait hasil tes seleksi calon ketua dan wakil ketua BEM USK yang dikeluarkan oleh KPR USK tidak sesuai dengan yurisprudensi pada aturan yang berlaku di tahun sebelumnya. Azra selaku ketua tim sukses Paslon Sulthan dan Afdhal mempertanyakan atas landasan apa penilaian kelulusan tes seleksi tidak diakumulasikan total nilai dari dua jenis tahapan tes. Ianya sangat menyayangkan hasil tes seleksi yang dikeluarkan oleh KPR USK. Dikarenakan hal ini sangat merugikan kami dengan nilai dari dua jenis tes tidak diakumulasikan. Based on data, ada salah tiga calon DPM USK tidak memiliki nilai ngaji tapi bisa lulus tes seleksi. Secara Tap MPM atau SU-PKPR USK tidak tertera secara jelas terkait aturan tersebut. Hal ini, membuat kami distrust terhadap keterbukaan dan independensi KPR USK dalam menyelanggarakan PEMIRA USK. Dalam Tap MPM hanya diatur bahwasanya calon ketua dan wakil ketua BEM USK mampu membaca Al-Qur’an dan bertaqwa kepada Allah SWT, tapi tidak diatur wajib memiliki nilai membaca Al-Qur’an diatas 75.
Azra mengatakan juga sudah mencoba berkomunikasi dengan Ketua KPR USK.
Dalam hal ini, kami sudah mencoba mengadvokasikan persoalan ini dengan Ketua KPR USK. Namun, sampai hari ini Ketua KPR USK tidak ada di tempat (sekretariat KPR USK) dan sudah kami Acoba telpon tidak aktif (alias hilang bak ditelan bumi). Dengan demikian, kami menyatakan Ketua KPR tidak menjalankan tugas sesuai sumpahnya yang tertera di dalam SU-PKPR USK 2024. Ujarnya”
Sumber : Hasil tangkap layar akun instagram @kpr.usk (2024)
Azra menegaskan apabila persoalan ini tidak menemukan titik terang. Maka tim mereka akan mempersoalkan perihal ini ke pihak Rektorat Universitas Syiah Kuala.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan tempuh jalur penyelesaian masalah ini ke pihak Rektorat USK. Jika hari ini demokrasi kampus dimainkan oleh kepentingan pihak luar. Lantas dimanakah tempat untuk kami mahasiswa berproses dalam berpolitik” Tutupnya.
Sumber : Ariffuddin
